Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pengembangan ekonomi, transportasi, pariwisata, dan pencegahan bencana.
Bangkok, Suarathailand- The Nation melaporkan rapat kabinet keliling Thailand dijadwalkan untuk meninjau 199 usulan pembangunan dari lima provinsi di wilayah selatan (Songkhla, Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat) dengan total nilai awal lebih dari 57 miliar baht (senilai Rp31 triliun).
Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pengembangan ekonomi, transportasi, pariwisata, dan pencegahan bencana, di mana Provinsi Songkhla mengajukan porsi terbesar dengan nilai lebih dari 35 miliar baht.
Semua usulan tersebut masih bersifat awal dan akan melalui proses penyaringan yang cermat oleh pemerintah untuk menilai nilai serta kelayakannya sebelum disetujui untuk dilaksanakan.
Sumber dari Government House (Kantor Perdana Menteri) menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut telah ditinjau dalam rapat persiapan untuk pertemuan resmi kabinet di luar lokasi (off-site) yang pertama pada tahun 2026, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi, Phiphat Ratchakitprakarn, pada hari Selasa (25 Agustus).
Usulan-usulan tersebut mencakup wilayah Songkhla, Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat, serta akan dipresentasikan dalam pertemuan kabinet keliling di Songkhla pada tanggal 1 September.
Songkhla Ajukan Proyek Senilai Lebih dari Rp18 Triliun
Gubernur Songkhla mengusulkan lima proyek yang siap untuk segera dilaksanakan, dengan total anggaran sebesar 50 juta baht.
Proyek-proyek tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pariwisata, budaya, transportasi, dan pencegahan bencana.
Provinsi tersebut juga mengajukan 26 proyek tingkat kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, dengan total nilai sebesar 35,061 miliar baht (Rp18 triliun).
Usulan-usulan tersebut melibatkan berbagai instansi di bawah kementerian Dalam Negeri, Transportasi, Energi, Kesehatan Masyarakat, Keuangan, Pertanian dan Koperasi, Ekonomi dan Masyarakat Digital, serta Ketenagakerjaan, termasuk Kepolisian Kerajaan Thailand dan Biro Anggaran.
Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyampaikan kekhawatiran terkait sebuah proyek penghubung dua laut yang mencakup kegiatan pelayaran wisata untuk melihat lumba-lumba Irrawaddy.
Kementerian memperingatkan bahwa kegiatan tersebut dapat berdampak luas terhadap ekosistem dan habitat lumba-lumba. Pihak kementerian meminta instansi terkait untuk meninjau kembali proyek tersebut dan melakukan kajian lebih lanjut.
Distrik Jalan Raya Songkhla juga melaporkan 133 proyek mendesak, yang beberapa di antaranya telah rampung. Sementara itu, 106 proyek lainnya belum selesai dan membutuhkan tambahan dana sebesar 1,941 miliar baht akibat terdampak banjir.
Satun didorong untuk memperluas cakupan pembangunan
Gubernur Satun mengusulkan 17 proyek mendesak yang mencakup pengembangan ekonomi, transportasi, dan pencegahan bencana.
Provinsi tersebut juga mengajukan 11 usulan kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, meskipun tidak ada angka anggaran yang dirinci.
Phiphat meminta provinsi tersebut untuk memperluas cakupan usulannya agar mencakup distrik Manang dan Thung Wa.
Yala Usulkan Proyek dengan Pendanaan Sekitar Rp2,5 Triliun
Yala mengajukan 10 proyek yang siap dilaksanakan, dengan nilai gabungan sebesar 338,145 juta baht.
Provinsi tersebut juga meminta dukungan anggaran untuk empat proyek tambahan dengan total nilai 4,308 miliar baht.
Satu usulan kebijakan tambahan dari sektor swasta, yang tidak memerlukan anggaran pemerintah, turut disertakan dalam pengajuan Yala.
Pattani Fokus pada Penanganan Banjir dan Pengelolaan Air
Pattani mengusulkan enam proyek yang siap dilaksanakan, dengan anggaran gabungan sebesar 50 juta baht.
Proyek-proyek tersebut berfokus pada pemantauan bencana secara proaktif, peningkatan efisiensi drainase, mengatasi kesulitan terkait kebutuhan rumah tangga pokok, mencegah genangan air di permukiman warga, serta mengembangkan sumber air publik di kolam nomor lima, enam, tujuh, dan delapan.
Phiphat juga mempertanyakan usulan proyek pengerukan saluran air di Pattani yang bernilai 400 juta baht.
Ia menginstruksikan Gubernur Pattani untuk berkonsultasi dengan Departemen Kelautan dan mencapai kesimpulan sesegera mungkin.
Provinsi tersebut juga diminta untuk menyusun peringkat prioritas proyek yang diusulkan sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Narathiwat Ajukan sekita Rp8 triliun untuk Proyek Kebijakan
Narathiwat mengajukan enam proyek yang siap dilaksanakan, dengan nilai gabungan sebesar 404,79 juta baht.
Provinsi tersebut juga mengusulkan delapan proyek tingkat kebijakan yang memerlukan dukungan pemerintah, dengan nilai gabungan sebesar 15,056 miliar baht.
Pertemuan persiapan tersebut menyetujui semua usulan yang diajukan oleh Narathiwat.
Songkhla Harapkan Tambahan Dana dari Pusat
Pertemuan tersebut juga menyetujui secara prinsip permintaan Songkhla untuk mendapatkan pendanaan dari cadangan darurat dan kontingensi anggaran pusat.
Permintaan tersebut diajukan menyusul resolusi yang diadopsi oleh Komite Konsultatif Bersama Sektor Publik dan Swasta untuk penanganan masalah ekonomi pada pertemuan kedua tahun 2026, tanggal 8 Juli.
Permintaan awal mencakup sembilan proyek senilai 99,5 juta baht. Jumlah tersebut kemudian dikurangi menjadi enam proyek yang membutuhkan dana sebesar 88,183 juta baht (sekitar Rp47 miliar).
Kementerian Dalam Negeri dan Biro Anggaran ditugaskan untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan.
Permintaan tambahan juga disetujui untuk Pemerintah Kota Hat Yai sebesar 25,9 juta baht dan Pemerintah Kota Khuan Lang senilai 21,134 juta baht. Kedua permintaan tersebut memiliki nilai gabungan sebesar 47,034 juta baht.
Sektor swasta mengusulkan rencana pelabuhan dan zona ekonomi
Pertemuan tersebut membahas dua usulan yang bertujuan memperkuat daya saing sektor swasta Songkhla.
Salah satu usulan bertujuan meningkatkan daya saing Pelabuhan Songkhla serta menekan biaya logistik bagi eksportir dan importir.
Usulan lainnya mencakup rencana terpadu untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di Songkhla dalam kerangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Phiphat menyatakan bahwa seluruh proyek tersebut akan terlebih dahulu ditinjau oleh komite gabungan publik-swasta yang dijadwalkan bertemu pada minggu berikutnya.
Selanjutnya, proyek-proyek tersebut akan diajukan dalam rapat kabinet keliling (mobile Cabinet meeting), di mana perdana menteri akan meninjau rinciannya sebelum menugaskan instansi terkait untuk melaksanakannya.
"Meskipun banyak proyek yang diusulkan, pemerintah akan menyeleksinya dengan cermat," ujar Phiphat.
"Hanya proyek yang sudah siap, memberikan nilai manfaat yang sepadan dengan biayanya, tidak membebani fiskal secara berlebihan, serta bermanfaat bagi masyarakat setempat yang akan disetujui."
Ia menambahkan bahwa beberapa usulan mungkin hanya akan mendapatkan persetujuan prinsip.
Proyek penanganan banjir termasuk yang kemungkinan besar akan disetujui sebagai prioritas mendesak, meskipun rinciannya masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut sebelum rapat kabinet keliling tersebut.
