Shanghai, Suarathailand- Xinhua melaporkan Presiden China Xi Jinping menekankan kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI) harus diarahkan untuk kemajuan dan kebaikan manusia, bukan sebaliknya.
"Semua negara harus berpegang pada prinsip yang berorientasi pada manusia serta mengarahkan teknologi untuk kemajuan dan kebaikan. Kecerdasan buatan harus dijadikan salah satu sumber kekuatan penting dalam mendorong kemakmuran bersama dan menjaga keamanan bersama," kata Presiden Xi Jinping di Shanghai pada Jumat (17/7).
Xi Jinping menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Konferensi Kecerdasan Artifisial Dunia (World Artificial Intelligence Conference atau WAIC) 2026 dan Konferensi Tingkat Tinggi Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Global.
"Manusia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan zaman ini, ketika mesin mulai berpikir, bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengannya? Ketika algoritma ikut mengambil keputusan, bagaimana keamanan dapat dijamin? Ketika teknologi menantang etika, bagaimana tata kelola dapat mengimbanginya? Ketika kesenjangan terus melebar, bagaimana manfaat yang inklusif dan merata dapat diwujudkan?" ungkap Xi seperti dilaporkan pula oleh Antara.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menguru Xi, harus dipikirkan secara mendalam dan dijawab bersama oleh masyarakat internasional.
Xi pun menyampaikan empat usulan mengenai sistem tata kelola kecerdasan artifisial global yang adil dan rasional.
"Pertama, menjunjung keterbukaan dan hasil yang saling menguntungkan untuk mendorong perkembangan inovasi," ungkap Xi.
AI, menurut Xi, artifisial merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus akselerator bagi peralihan dari sumber-sumber pertumbuhan lama menuju sumber pertumbuhan baru.
"Kecerdasan buatan kini sedang bergerak dari 'dunia digital' menuju 'dunia fisik'. Kita juga harus secara terkoordinasi mendorong transformasi dan peningkatan industri tradisional, membina dan memperkuat industri-industri baru, serta menyusun tata letak industri masa depan secara berwawasan ke depan," tambah Xi.
Tujuannya adalah agar kecerdasan artifisial dapat memberdayakan seluruh sektor dan bidang usaha.
"Kedua, memperkuat kesadaran terhadap risiko serta memastikan keamanan dan kendali. AI artifisial harus menjadi alat yang dapat dipercaya oleh umat manusia," kata Xi.
Xi menyebut negara-negara harus memberikan perhatian besar terhadap berbagai risiko internal maupun risiko turunan yang ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial.
"Negara-negara juga harus bersama-sama menentang praktik memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan dalam bidang kecerdasan artifisial serta menempatkan keamanan suatu negara di atas keamanan negara-negara lain," tambah dia.
Ketiga, Xi mendorong sikap inklusif dan terbuka serta memajukan pembelajaran bersama antarperadaban.
"Perkembangan dan penerapan AI tidak boleh mengikis maupun merusak keragaman peradaban dunia dan kekhasan budaya masing-masing negara. Kita harus membentuk nilai-nilai kecerdasan artifisial berdasarkan nilai-nilai bersama seluruh umat manusia," jelas Xi.
Usulan keempat, mendorong solidaritas dan kerja sama untuk menyempurnakan tata kelola global.
"AI merupakan hasil kristalisasi kebijaksanaan bersama dan kekayaan berharga seluruh umat manusia. Kita harus menjalankan multilateralisme sejati dan memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan perannya yang penting," kata Xi.
Xi pun meminta negara-negara di dunia secepatnya membentuk kerangka tata kelola global yang didukung oleh konsensus luas, sehingga teknologi mutakhir ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat manusia.
Selain Presiden Xi Jinping, hadir juga di lokasi tersebut Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang ikut menyampaikan pidato.
Sebelumnya pada Kamis (16/7), China juga menginisiasi pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global (World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO) yang dokumen pendiriannya ditandatangai oleh China dan 28 negara lainnya termasuk Indonesia.
Negara-negara penandatangan WAICO yaitu China, Aljazair, Belarus, Brazil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Ethiopia, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
