Langkah ini sebagai upaya membendung disinformasi yang merusak penanganan pandemi Covid-19.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah mengeluarkan pengumuman yang melarang distribusi "berita palsu" (hoaks) atau informasi yang menyebabkan ketakutan publik di semua platform media. Langkah ini sebagai upaya untuk membendung disinformasi yang merusak penanganan pandemi Covid-19.
Pengumuman yang ditandatangani oleh perdana menteri, diterbitkan di Royal Gazette dan dikeluarkan sesuai dengan Bagian 9 dari keputusan darurat.
Menurut pengumuman itu, penyebaran informasi yang menyebabkan ketakutan publik atau penyebaran informasi yang menyimpang yang menyebabkan kesalahpahaman dan mempengaruhi stabilitas nasional dilarang.
Jika konten palsu tersebar secara online, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) wajib memberi tahu penyedia layanan internet untuk memeriksa alamat IP dan segera menangguhkan layanan.
ISP harus melaporkan rincian temuan mereka ke NBTC yang segera diminta untuk mengajukan keluhan dan menyerahkan bukti kepada polisi untuk mengambil tindakan hukum.
ISP yang gagal mematuhi pengumuman akan dianggap gagal mengikuti persyaratan lisensi operasi mereka dan NBTC akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka.
Sementara itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang penguncian Covid-19 di 13 provinsi "merah tua" selama dua minggu lagi karena infeksi baru setiap hari terus melonjak. (bangkok post)
