Indonesia akan Operasikan Pusat Data Nasional Berbasis Cloud Pertama pada 2024

Indonesia mempercepat pembangunan pusat data nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menargetkan pusat data nasional berbasis cloud pertama di Indonesia siap beroperasi pada 2024.

Pembangunan Pusat Data Nasional itu, yang salah satunya berlokasi di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, merupakan upaya mendukung ketersediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dari sektor hulu sampai dengan hilir.

“Pusat data pertama akan dibangun di dekat Jakarta yang pada bulan-bulan ini bisa kami lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024,” kata Menkominfo saat sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7/2022).

FEKDI merupakan kegiatan sampingan dari pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) yang berlangsung 11– 17 2022 di BICC dan BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali.

Dalam acara diskusi panel itu yang dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Johnny G. Plate menyampaikan pembangunan pusat data nasional kedua akan dilakukan di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Pembangunan pusat data nasional ketiga di IKN baru berlokasi Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Keempat di Labuan Bajo ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

PDN di Nongsa dan di Deltamas memiliki kapasitas yang hampir sama, sehingga dua sarana itu dapat saling mendukung kerja satu sama lain, jelas Plate.

Walaupun demikian, Menkominfo menyebut perlu ada pusat data di wilayah tengah dan timur Indonesia demi meningkatkan efisiensi operasional pusat data.

Ia lanjut menyampaikan pemerintah berupaya mempercepat pembangunan pusat data nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government), dan menjadikan berbagai kebijakan publik ke depan dibuat berdasarkan data.

“Untuk pemerintah saja, saat ini dalam rangka e-government menggunakan 2.700 pusat data dan server. (Dari jumlah) ini hanya 3 persen saja yang berbasis cloud,“ kata dia. (antara)


Share: