...rumor kudeta ditujukan untuk menghasut kerusuhan dan mendiskreditkan tentara...
Polisi Thailand sedang memburu pihak-pihak yang menyebarkan desas-desus bahwa tentara melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan.
Polisi Thailand bergerak cepat setelah menerima laporan dari tentara Thailand yang mengadukan penyebaran hoaks kudeta di media sosial.
Juru bicara Angkatan Darat Letnan Jenderal Santipong Thampiya mengatakan rumor kudeta ditujukan untuk menghasut kerusuhan dan mendiskreditkan tentara.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Narongphan Jitkaewtae menugaskan Mayor Jenderal Burin Thongprapai, direktur Kantor Advokat Angkatan Darat, untuk mengajukan pengaduan polisi terhadap mereka yang terlibat dalam penyebaran berita palsu, kata Letnan Jenderal Santipong.
Letnan Jenderal Pol Kornchai Klayklueng, komisaris Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB), mengatakan tentara mengajukan pengaduan ke CCIB pada hari Jumat.
"Polisi akan mengidentifikasi mereka yang menyebarkan desas-desus dan memanggil mereka untuk diinterogasi. Bukti juga akan dikumpulkan untuk melakukan tindakan hukum," kata Letnan Jenderal Pol Kornchai kepada Bangkok Post.
Sumber di Kementerian Pertahanan mengatakan media sosial dibanjiri desas-desus pada hari Kamis bahwa panglima militer melancarkan kudeta dan mengirim tentara untuk menahan "orang penting", yang dipahami sebagai Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.
Dalam pengaduan, tentara menuduh pengguna Facebook bernama Nathapong Akkara menyebarkan berita palsu, kata sumber tersebut.
Sumber menambahkan rumor tersebut menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat dan mereka yang terlibat dalam menyebarkan dan berbagi berita palsu akan dituntut karena melanggar Computer Crime Act (CCA) dan undang-undang terkait lainnya.
Jenderal Prayut pada hari Kamis mengeluarkan pengumuman yang melarang distribusi "berita palsu" atau informasi yang menyebabkan ketakutan publik di semua platform media.
Dia menyebut ada pihak yang berusaha melemahkan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
Pengumuman No.29, ditandatangani oleh perdana menteri, diterbitkan di Royal Gazette dan diterbitkan sesuai dengan Bagian 9 dari dekrit darurat.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Kongcheep Tantrawanich mengutuk mereka yang menyebarkan rumor kudeta dan mengatakan hal ini hanya memperburuk krisis yang menimpa negara itu.
"Selama krisis nasional ini, semua pihak harus bergabung. Kami sekarang berperang [melawan virus corona]," kata juru bicara itu.
"Berhentilah menyebarkan berita bohong. Anda hanya membuat orang panik. Kita perlu kolaborasi maksimal secara nasional untuk melewati krisis ini,'' katanya.
Wakil juru bicara kepolisian Pol Col Siriwat Deepho mengatakan Kepolisian Kerajaan Thailand telah bekerja dengan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (MDES) untuk mempromosikan informasi yang "benar" di antara masyarakat dan mencegah berita palsu dan distorsi terutama di platform online.
Pusat Berita Anti-Palsu pada hari Sabtu menemukan berita palsu yang mengklaim bahwa lebih dari 300 tentara menahan perdana menteri saat tentara melancarkan kudeta, kata Kolonel Pol Siriwat.
Noppawan Huajaiman, juru bicara MDES, memperingatkan terhadap siapa pun yang mencoba membuat dan menyebarkan berita palsu yang menyebabkan gangguan dan kepanikan publik.
Di bawah CCA, mereka yang menyebarkan berita palsu di platform online akan menghadapi hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun dan/atau denda tidak lebih dari 100.000 baht, katanya.
