Presiden memberikan perhatian khusus agar KPK mendampingi Kemenag dan BPHI dalam penyelenggaraan haji.
Jakarta, Suarathailand- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan haji 2025. Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ketat guna memastikan hak jemaah haji tidak terabaikan.
Presiden memberikan perhatian khusus agar KPK mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dalam penyelenggaraan haji. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi manipulasi yang merugikan jemaah haji.
Dasco menyampaikan apresiasi Presiden terhadap kinerja Panitia Kerja atau Panja Haji 2025 yang berhasil menurunkan biaya haji di tengah tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar.
“Kita harus lebih waspada terhadap temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, yang mengungkap adanya manipulasi slot jemaah. Hal ini menyebabkan mereka yang berhak berangkat justru tidak mendapatkan haknya secara penuh,” ujar Dasco dalam rapat dengan komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1).
Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan haji 2025 berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir haknya dirugikan
