Kim disebut untuk pertama kalinya menggunakan istilah "menjadi kekuatan militer" dan "militerisme" saat mengkritik Jepang.
Korut, Suarathailand- KCNA melaporkan pada Selasa (23/6) bahwa pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyebut Jepang sebagai "negara perang" dan berupaya menjadi kekuatan militer,
Kim menuduh Jepang "terang-terangan mengubah dirinya menjadi negara perang" dengan memanfaatkan situasi saat ini untuk "melepaskan diri dari semua belenggu yang membatasi langkahnya untuk menjadi kekuatan militer." Hal itu diungkap dalam pidato penutupan rapat Partai Buruh Korea.
"Hal ini akan memicu reaksi keras dan kekhawatiran serius dari komunitas internasional," katanya.
Kim disebut untuk pertama kalinya menggunakan istilah "menjadi kekuatan militer" dan "militerisme" saat mengkritik Jepang.
Awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping juga menyampaikan penentangannya terhadap upaya "menghidupkan kembali militerisme" saat menghadiri jamuan yang digelar Kim di Pyongyang. Pernyataan itu dinilai ditujukan kepada Jepang.
Kim juga mengecam Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) karena "semakin memperburuk situasi di Semenanjung Korea" melalui modernisasi militer, latihan perang, dan aktivitas spionase.
Ia mendorong percepatan pembangunan kemampuan pertahanan nasional dan menegaskan bahwa kebijakan Korut selama ini telah terbukti benar.
"Praktik AS yang sembarangan dan sewenang-wenang telah berdampak buruk terhadap pasukan satelitnya," kata Kim, yang tampaknya merujuk pada Jepang dan Korsel.
"Kenyataan ini sekali lagi membuktikan kebenaran semua pilihan politik kita dan jalan yang kita tempuh," ujarnya.
Kim berjanji dengan teknologi nuklir sebagai fondasi, "rencana yang lebih luas, inovatif, dan menggembirakan akan dilaksanakan dengan kecepatan yang kian meningkat."
Menurut KCNA, Kim juga menyerukan peningkatan aset pertahanan yang kuat secara berkelanjutan demi "mengungguli dunia."
Kim menegaskan pentingnya berpegang teguh pada prinsip perjuangan melawan Korsel yang ditetapkan oleh Partai Buruh Korea sebagai "negara yang paling bermusuhan."
Pertemuan itu juga memutuskan untuk mencopot Kim Jae Ryong dari jabatan anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea, sekretaris partai, dan direktur departemen.
KCNA tidak menjelaskan alasan pencopotan tersebut. Kim Jae Ryong, yang pernah menjabat perdana menteri, baru diangkat menjadi anggota presidium — badan pengambil keputusan tertinggi partai — pada Februari lalu.
