Inggris Beri Sanksi Perusahaan Israel Bantu Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Para pemimpin Eropa sebelumnya telah mengecam rencana pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian di wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang proses tendernya dibuka pada bulan Agustus.


London, Suarathailand- Inggris pada hari Selasa mengumumkan serangkaian sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan permukiman di Tepi Barat. Langkah ini merupakan bagian dari pembatasan terbaru yang diterapkan Inggris terhadap individu maupun organisasi di Israel yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas permukiman.

Langkah-langkah baru ini—yang bertujuan menghambat perluasan permukiman (yang dianggap ilegal menurut hukum internasional)—juga menyusul apa yang disebut pemerintah Inggris sebagai peninjauan kembali pendekatan mereka terhadap isu tersebut pada bulan September lalu.

Saat mengumumkan pembatasan ini, Menteri Luar Negeri Ed Miliband menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk menjaga solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

"Jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari kehancuran solusi dua negara," tegas diplomat tinggi Inggris tersebut dalam sebuah pernyataan.

Para pemimpin Eropa sebelumnya telah mengecam rencana pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian di wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang proses tendernya dibuka pada bulan Agustus.

Sekretaris Jenderal PBB juga menyatakan bahwa proyek yang dikenal sebagai proyek E1 tersebut merupakan "ancaman eksistensial" bagi terwujudnya negara Palestina yang wilayahnya saling terhubung.

Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa sanksi yang diumumkan pada hari Selasa ini "menyasar perusahaan konstruksi dan pengembangan properti yang terlibat dalam perluasan permukiman".

"Inggris telah mengambil tindakan tegas terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembangan properti, yang akan mengganggu arus keuangan mereka serta kemampuan mereka untuk mendukung pembangunan lebih lanjut di Tepi Barat," tambah pernyataan tersebut.

Langkah ini mencakup pembekuan aset perusahaan dan kelompok terkait, serta diskualifikasi bagi para direkturnya.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan badan yang mewakili permukiman bersumpah untuk justru meningkatkan pembangunan, seraya menuduh Inggris sebagai "negara kolonialis, penjarah, dan munafik".

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria di wilayah utara Tepi Barat, menambahkan dalam sebuah pernyataan, "Kami justru akan membangun lebih banyak lagi."


Penderitaan yang tak tertahankan

Inggris telah mempertegas sikapnya terhadap Israel dan permukiman sejak Partai Buruh (Labour Party) yang berhaluan kiri-tengah berkuasa pada pertengahan tahun 2024, dengan menjatuhkan sanksi terhadap berbagai individu dan organisasi Israel.

Sikap London tampak semakin keras sejak Andy Burnham menggantikan Keir Starmer sebagai perdana menteri pada bulan Juli. Kurang dari dua bulan kemudian, Menteri Luar Negeri yang baru dilantik, Miliband, menuduh pemerintah Israel "menutup mata" terhadap "pembersihan etnis" yang dilakukan oleh para pemukim di Tepi Barat, seraya mengumumkan larangan impor terhadap barang-barang yang berasal dari permukiman tersebut.

Langkah-langkah yang diumumkan pada hari Selasa itu juga mencakup pemberian sanksi terhadap kelompok aktivis Israel, Tzav 9, yang dituduh oleh Inggris telah menghalangi masuknya bantuan ke Jalur Gaza yang kini porak-poranda.

Pengumuman ini muncul di tengah kritik tajam terhadap Israel karena dianggap gagal mengizinkan masuknya pasokan yang sangat dibutuhkan—seperti tenda dan kayu—ke wilayah yang hancur tersebut. Bulan ini saja, puluhan ribu tenda tersapu banjir akibat hujan deras.

Kementerian Luar Negeri Inggris, dengan mengutip data PBB, menyatakan bahwa "lebih dari 150.000 tenda dan 300.000 terpal yang dibeli oleh mitra kemanusiaan serta para donor kini tertahan di luar Gaza; barang-barang tersebut siap untuk disalurkan, namun ditahan oleh otoritas Israel."

Disebutkan pula bahwa banjir telah menyebabkan "hampir 4.000 keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara 1,4 juta orang lainnya terpaksa hidup di dalam tenda atau hunian darurat."

Selain itu, otoritas Israel dituduh menghalangi "masuknya kayu, sehingga tidak ada lagi perlengkapan hunian darurat yang tersedia di Gaza."

"Kami tidak akan tinggal diam sementara pihak-pihak yang menghalangi bantuan yang sangat dibutuhkan justru memperparah penderitaan tak tertahankan yang dialami warga sipil di Gaza," tegas Miliband.

Salah satu perusahaan Israel yang masuk dalam daftar hitam, pengembang real estat Harey Zahav, sempat memicu kontroversi pada tahun 2023 ketika mengunggah slogan di media sosial yang menyuarakan harapan untuk mengembalikan para pemukim ke Gaza.

Perusahaan tersebut dikenal karena membangun pos-pos permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, tanpa mendapatkan izin dari pemerintah Israel.

Share: