"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029."
Jakarta, Suarathailand- Kantor berita Antara melaporkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp2.005 triliun pada 2029.
"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.
Nizhar mengatakan upaya pembangunan menghadapi tantangan yang makin kompleks, salah satunya akibat triple planetary crisis.
Triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.
Penguatan agenda mitigasi dan adaptasi iklim telah dilakukan melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.
Sementara, pelindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dijalankan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.
Namun, kata Nizhar, proyeksi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bakal terwujud bila tidak ada aksi lanjutan.
Maka dari itu, Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.
"Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," ujar Nizhar.
GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030, meningkat dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.
GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.
Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.
