Selama ini Indonesia mengukur angka stunting menggunakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan selama dua tahun sekali.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti persoalan data yang digunakan pemerintah dalam penanganan stunting. Hal itu diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
"Kita memang diberi target untuk (prevalensi stunting) turun dari 24,4 persen ke 14 persen. Nah yang pertama tadi diputuskan oleh Bapak Wapres adalah perhitungan datanya seperti apa," kata Budi dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Budi menyampaikan selama ini Indonesia mengukur angka stunting menggunakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan selama dua tahun sekali.
Sementara itu, beberapa daerah juga sudah memasukkan data yang bersifat by name by address melalui aplikasi e-PPPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
"Ada perbedaaan antara data survei dengan data langsung," kata Budi.
Budi menambahkan pemerintah akan mendiskusikan supaya daerah-daerah yang sudah menyetorkan lebih dari 95 persen data ke aplikasi e-PPGBM tidak perlu lagi melakukan survei. Namun, survei tetap dilakukan di daerah-daerah yang tak terjangkau internet dan tingkat masukan datanya masih rendah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan idealnya pendataan dapat dilakukan oleh pos layanan terpadu (posyandu) dengan melakukan sensus kepada semua ibu hamil dan bayi di daerahnya.
"Sayangnya tidak semua posyandu bisa meng-coverage seluruh ibu hamil dan bayi di tempat itu," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Ma'ruf mengingatkan bahwa menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah merupakan tantangan bersama. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kerja percepatan penanganan stunting di 12 provinsi prioritas yang diikuti para perwakilan kepala daerah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8).
