Penelitian di AS yang menunjukkan asupan ganja dapat menurunkan IQ pengguna sebesar delapan hingga sembilan poin.
Penggunaan ganja di kalangan generasi muda di Thailand telah meningkat sepuluh kali lipat dalam dua tahun terakhir. Hal ini menarik perhatian pada rencana pemerintah untuk mengklasifikasi ulang ganja sebagai narkotika, menurut menteri kesehatan masyarakat. Usulan reklasifikasi diharapkan didasarkan pada bukti ilmiah.
Menteri Kesehatan Thailand Somsak Thepsuthin menyoroti pentingnya data empiris dalam mengatasi meningkatnya masalah konsumsi ganja. Peningkatan ini terjadi sejak dekriminalisasi tanaman ganja dua tahun lalu yang menyebabkan banyak toko-toko ganja di seluruh negeri. Hal ini memicu diskusi mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan tingkat kejahatan.
Somsak merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kecanduan di Universitas Chulalongkorn yang menunjukkan prevalensi penggunaan ganja di kalangan dewasa muda telah meningkat sepuluh kali lipat sejak ganja dilegalkan.
Lebih lanjut, ia merujuk pada penelitian di AS yang menunjukkan asupan ganja dapat menurunkan IQ pengguna sebesar delapan hingga sembilan poin, sebuah temuan yang telah meningkatkan kekhawatiran pemerintah.
Terkait kekhawatiran pelaku bisnis ganja terhadap potensi perubahan kebijakan, Somsak menyatakan perlu ada perubahan.
“Keputusan Badan Pengawas Narkotika untuk menghapuskan ganja pada saat itu bukanlah keputusan yang pasti. Jika terjadi perubahan maka akan bermanfaat bagi masyarakat. Saya akan mengundang semua pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus mengenai masalah ini.”
Perdana Menteri Srettha Thavisin baru-baru ini menyatakan niatnya untuk memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika, meskipun tanpa memberikan rencana penerapan yang jelas.
Penggunaan ganja
Kementerian Kesehatan Masyarakat tidak memberikan penilaian terhadap potensi amandemen undang-undang ganja, dan menyatakan hal tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan utama.
Supachai Jaisamut, penasihat Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dan anggota Partai Bhumjaithai, mengatakan pemerintahan Srettha telah dengan jelas menguraikan alasan untuk terus menggunakan ganja untuk pengobatan dan kesehatan.
Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi ganja, sebuah kebijakan yang telah mendapat persetujuan bulat dari semua pihak pemerintah, tambahnya. Oleh karena itu, ia menyarankan solusi optimal adalah dengan membuat undang-undang yang mengatur penggunaan ganja.
Dia lebih lanjut menyarankan bahwa batas 0,2% pada tetrahydrocannabinol dalam produk ganja sejalan dengan pedoman dari badan obat di AS dan UE, lapor Bangkok Post.
Menurutnya, Thailand harus memperkenalkan undang-undang yang mengatur penggunaan ganja daripada mengklasifikasikannya kembali sebagai narkotika. (thenation)
