Jembatan darat di Thailand Selatan ini akan berfungsi sebagai penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Kementerian Perhubungan Thailand memperkirakan lelang untuk proyek jembatan darat senilai 1 triliun baht (Rp442 Triliun ) akan dimulai tahun depan. Lebih dari 100 perusahaan Thailand dan asing berminat ikuti Proyek jembatan darat ambisius Thailand ini. Lelang proyek ini akan dibuka pada akhir tahun depan.
Jembatan darat di Thailand Selatan itu akan berfungsi sebagai penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Megaproyek itu melibatkan pembangunan pelabuhan laut dalam di Chumphon di pesisir Teluk Thailand dan Ranong di sisi Andaman serta pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan kedua pelabuhan itu.
Jembatan darat ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di Selat Malaka yang saat ini menjadi jalur perdagangan utama untuk kargo.
Menteri Perhubungan Suriya Juangroongruangkit mengatakan banyak investor menunjukkan minat terhadap proyek tersebut selama roadshow di Italia dan Arab Saudi serta selama acara penjajakan pasar di Bangkok pada 30 Mei.
Ia mengatakan kementerian sedang mempersiapkan rancangan undang-undang untuk diajukan ke DPR pada bulan Juli dan sedang mencari tahu apakah komentar investor dapat diterapkan pada RUU tersebut.
"Kami berharap dapat melihat penawar [untuk proyek jembatan darat] pada akhir tahun 2025," tambahnya.
Wakil Menteri Perhubungan Manaporn Charoensri, sementara itu, mengatakan kementerian juga sedang mempersiapkan rancangan undang-undang tentang Koridor Ekonomi Selatan (SEC) untuk memastikannya akan berlaku bersamaan dengan penawaran untuk proyek jembatan darat.
"Kami akan mempercepat persiapan rancangan undang-undang tersebut karena penting untuk mendorong perekonomian negara," katanya.
Sejalan dengan Kementerian Perhubungan, Kitti Limsakul, penasihat komite luar biasa DPR untuk mempertimbangkan proyek jembatan darat, mengonfirmasi bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut karena lebih dari 100 perusahaan Thailand dan asing menunjukkan minat selama acara penjajakan pasar bulan lalu.
Ia juga menegaskan rancangan undang-undang SEC penting karena pedoman harus ditetapkan untuk memfasilitasi pengambilalihan tanah dan memastikan manfaat bagi penduduk setempat.
Kitti juga menyarankan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dalam tahun ini, serta membentuk komite dan kantor bagi SEC untuk mendorong pengembangan proyek.
Ia mengatakan ia mengharapkan konstruksi akan dimulai pada September tahun depan dan selesai dalam tiga tahap pada tahun 2027.
“Jika anggota parlemen dan masyarakat tidak menentang rancangan undang-undang tersebut, kami yakin lelang [untuk proyek jembatan darat] akan dibuka dalam tahun 2025,” tambahnya.
