Thailand Tangkap 1.000 Orang Terkait Bisnis Pinjam Nama Orang Lain

1.014 orang ditahan, termasuk 714 warga Thailand, 258 warga Tiongkok, termasuk 21 warga Malaysia


Beberapa lainnya didaftarkan sebagai kedok untuk mencuci uang tanpa melakukan bisnis apa pun.


Bangkok, Suarathailand- Penduduk lokal dan asing ditangkap karena menggunakan nominee (pinjam nama orang lain) untuk menjalankan bisnis di Thailand.

Lebih dari 1.000 warga negara Thailand dan asing telah ditangkap dalam operasi gabungan oleh kepolisian dan otoritas kementerian perdagangan karena menggunakan nominee Thailand oleh bisnis asing selama beberapa minggu terakhir, kata pihak berwenang.

Penyelidikan tersebut menargetkan 442 perusahaan dengan lebih dari 3,6 miliar baht yang beredar di 46 lokasi di seluruh negeri, kata Letnan Jenderal Polisi Jirabhop Bhuridej, komisaris Biro Investigasi Pusat (CIB).

Divisi anti-kejahatan ekonomi kepolisian, sebuah unit dari CIB, ikut serta dalam operasi tersebut bersama dengan pejabat dari Departemen Pengembangan Bisnis (DBD) di Kementerian Perdagangan, katanya.

Sebanyak 1.014 orang ditahan, termasuk 714 warga Thailand, 258 warga Tiongkok, 21 warga Malaysia, empat warga Kamboja, empat warga Vietnam, tiga warga Inggris, tiga warga Jerman, dua warga Jepang, dua warga Myanmar, satu warga Amerika, satu warga Singapura, dan satu warga Kazakhstan.

Letjen Polisi Jirabhop mengatakan beberapa bisnis didaftarkan oleh warga Thailand yang merupakan perwakilan warga negara asing, meskipun bisnis tersebut disediakan khusus untuk warga negara Thailand.

Perusahaan-perusahaan ini memiliki aset properti senilai 254 juta baht, dengan dokumen yang disita menunjukkan bahwa mereka telah menyewa firma hukum atau akuntansi untuk menangani pendaftaran mereka.

Pihak berwenang juga menemukan gudang-gudang yang menyimpan produk, banyak di antaranya dilarang untuk diimpor, dan menemukan beberapa bisnis yang terlibat dalam perdagangan mata uang, kata kepala CIB.

Beberapa lainnya didaftarkan sebagai kedok untuk mencuci uang tanpa melakukan bisnis apa pun, kata Letjen Polisi Jirabhop.

Wakil Menteri Perdagangan Napintorn Srisanpang mengatakan operasi gabungan tersebut menyusul kesepakatan antara polisi dan DBD pada awal November untuk menyelidiki calon-calon dari Thailand.

Ia mendesak warga negara Thailand yang bertindak sebagai perwakilan untuk maju dan melapor kepada pihak berwenang agar mereka memperoleh kesempatan untuk diperlakukan sebagai saksi. Ia mengatakan setiap pengacara atau akuntan yang terlibat akan dilaporkan ke badan-badan regulasi profesional.

Wakil kepala polisi Thatchai Pitaneelabutr mengatakan penggunaan perwakilan dari Thailand telah merugikan ekonomi dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama ketika perusahaan-perusahaan ini dioperasikan oleh pusat panggilan atau geng narkoba, seperti dilaporkan Bangkokpost.

Share: