Thailand Negara Asia Pertama Ratifikasi Konvensi Soal Nelayan

Thailand akan menjadi negara Asia pertama  yang meratifikasi konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan atau C188,  untuk memastikan kondisi kerja yang lebih baik bagi nelayan. 

Ratifikasi  itu dikonfirmasi langsung Menteri Perburuhan Thailand Adul Sangsingkeo  pada Kamis, meskipun berita itu disambut oposisi dari kelompok perikanan  yang khawatir perjanjian ini meningkatkan beban keuangan mereka.

Guna  menepis kekhawatiran ini, Adul mengatakan C188, yang berisi 14  persyaratan utama, hanya akan berlaku hanya untuk kapal-kapal nelayan  besar dengan berat setidaknya 30 ton bruto.

"Saat  ini ada 5.000 kapal dalam kategori ini, yang berarti bahwa setidaknya  30.000 nelayan akan memperoleh manfaat dari ratifikasi," kata dia  seperti dikutip Bangkok Post, Kamis.

Saat ini, ada 37.000 kapal pukat yang terdaftar di Thailand - lebih dari setengahnya adalah perahu nelayan tradisional kecil.

"Ratifikasi ini akan menetapkan standar baru untuk awak kapal, yang akan menghasilkan kondisi yang lebih baik," kata Adul.

"Semoga kondisi yang membaik akan menarik lebih banyak orang Thailand dan orang asing kepada sektor industri,” terang dia. 

Adul  meyakini ratifikasi C188 akan meningkatkan citra perikanan Thailand di  mata masyarakat internasional, yang dengan sendirinya akan menguntungkan  bisnis secara jangka panjang.

Thailand  telah menerapkan beberapa undang-undang untuk mematuhi persyaratan yang  tercantum dalam C188, termasuk undang-undang yang mengatur usia minimum  pekerja, jam kerja maksimum, dan mewajibkan majikan melakukan  pemeriksaan medis rutin bagi awak nelayan mereka.

Graeme  Buckley, kepala ILO untuk Thailand, Laos dan Kamboja, memuji pemerintah  Thailand karena "kesungguhannya dalam meningkatkan standar penangkapan  ikan".

Kepala Jaringan Promosi Hak Buruh Patima Tangpratyakun mengakui ratifikasi akan meningkatkan biaya operasi. 

Namun,  Kepala Kementerian Ketenagakerjaan Petcharat Sinauy menegaskan bahwa  upaya ratifikasi telah melalui konsultasi kepada publik. 

"Sebagian  besar dari mereka mendukung ratifikasi karena menguntungkan pengusaha,  pekerja dan citra industri perikanan Thailand," kata dia.

Share: