Xi menyebut pada 2026 menandakan peringatan 20 tahun kerja sama BRICS dan menjadi wadah kerja sama paling berpengaruh bagi negara-negara berkembang.
New Delhi, Suarathailand- Xinhua melaporkan Presiden China Xi Jinping mengatakan China siap untuk mengambil alih keketuaan organisasi BRICS serta membuat agenda yang mendukung pembangunan negara-negara Selatan Global (Global South).
"Tiongkok akan mengambil alih keketuaan BRICS tahun depan dan menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-19 KTT BRICS. China akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat konsensus dan membuka masa depan bersama.
Memulai era Dasawarsa Emas ketiga kerja sama BRICS, serta bersama-sama menciptakan masa depan cerah bagi kemakmuran bersama," kata Presiden Xi Jinping dalam sesi pertama KTT ke-18 BRICS di New Delhi, Sabtu.
Presiden Xi menyebut pada 2026 menandakan peringatan 20 tahun kerja sama BRICS dan menjadi wadah kerja sama paling berpengaruh bagi negara-negara berkembang.
"Sebagai barisan terdepan negara Selatan Global, anggota BRICS tetap berpegang pada kemandirian, aktif menjajaki jalur pembangunan masing-masing, serta menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain untuk bersatu dan memperkuat diri," ucapnya.
Xi mengklaim BRICS sudah membuahkan banyak hasil, termasuk dalam menghadapi krisis keuangan internasional, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan berbagai tantangan lainnya.
"BRICS kini telah memasuki tahap baru pembangunan berkualitas tinggi dalam kerangka 'Kerja Sama BRICS yang Lebih Besar'. Saat ini kekuatan Selatan Global tumbuh semakin kuat dan multipolarisasi dunia tidak dapat dibendung, tapi pada saat yang sama unilateralisme dan politik kekuasaan juga menguat. Negara-negara BRICS harus dengan teguh berdiri mengarahkan tatanan internasional menuju arah yang lebih adil dan rasional," kata Xi.
Presiden Xi pun mengajukan empat usulan dalam pertemuan tersebut yaitu pertama, negara-negara BRICS harus menjadi pelopor dalam mendorong pembangunan inovatif.
"Pada kesempatan ini, saya mengusulkan Inisiatif BRICS tentang pemberdayaan industrialisasi baru melalui kecerdasan buatan (AI). China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk menghasilkan lebih banyak capaian penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta memperdalam kerja sama rantai industri dan rantai pasok," ucapnya.
Usulan kedua adalah negara-negara BRICS harus menjadi pelopor dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.
"Situasi di kawasan Teluk dan Timur Tengah masih terus berkembang, konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat negara-negara di kawasan dan juga tidak sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat internasional. Masalah Palestina senantiasa menjadi inti persoalan Timur Tengah dan jalan keluarnya adalah melaksanakan solusi dua negara dan mewujudkan hidup berdampingan secara damai antara Palestina dan Israel," kata Presiden Xi.
Usulan ketiga, negara-negara BRICS harus menjadi pelopor dalam mendorong pertukaran dan pembelajaran antarperadaban.
"Kita harus menyelenggarakan dengan baik Forum Pertukaran Antarmasyarakat BRICS, berbagi pengalaman dalam tata kelola negara, dan memperdalam kerja sama di bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya," tambah Xi.
Usulan keempat, negara-negara BRICS harus menjadi pelopor dalam mereformasi dan menyempurnakan tata kelola global dengan mengikuti tren demokratisasi, mendorong pembentukan sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional, menjaga kewibawaan PBB serta menentang tindakan keluar dari organisasi internasional maupun mengingkari kesepakatan, atau membangun mekanisme tandingan.
"Kita harus mendukung sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mendorong reformasi WTO, menentang penyalahgunaan tarif, dan melawan segala bentuk proteksionisme," tegas Xi.
KTT ke-18 BRICS berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12–13 September 2026 di bawah keketuaan India, dengan mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" (Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan).
Dalam KTT BRICS itu hadir antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan tentu saja Perdana Menteri India Narendra Modi.
