Pemerintah Prancis menyebut langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.
Paris, Suarathailand- Pemerintah Prancis meluncurkan paket bantuan darurat senilai EUR70 juta (sekitar Rp1,22 triliun) untuk meredam dampak lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Bantuan tersebut difokuskan pada sektor transportasi, pertanian, dan perikanan yang terdampak langsung oleh volatilitas harga bahan bakar.
Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.
Sektor transportasi darat, khususnya usaha kecil dan menengah, akan menerima bantuan sebesar EUR50 juta dalam bentuk subsidi tetap sebesar EUR0,20 (sekitar Rp3.490) per liter bahan bakar.
Sementara itu, pajak solar untuk sektor pertanian dibebaskan selama satu bulan. Di sektor perikanan, pemerintah mengalokasikan EUR5 juta untuk membantu menutupi biaya bahan bakar yang kini mencapai sekitar 35 persen dari total biaya operasional.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan sejumlah skema penyangga keuangan, termasuk penangguhan pembayaran pajak dan iuran jaminan sosial tanpa denda, serta fasilitas pinjaman “Boost Fuels” hingga EUR50.000 bagi pelaku usaha kecil.
Seluruh kebijakan tersebut berlaku selama April 2026.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya dampak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari.
Gangguan di Selat Hormuz, jalur distribusi sekitar 20 juta barel minyak per hari, turut memicu kelangkaan pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak.
