Dari 300 miliar baht (Rp137 triliun) yang tersedia untuk pemerintah, setengahnya akan digunakan untuk mendanai skema dompet digital
Pemerintahan baru Thailand di bawah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dilaporkan akan fokus pada mengatasi masalah ekonomi, di antaranya dengan skema dompet digital.
Sebuah sumber melaporkan kebijakan mendesak lainnya yang akan diterapkan termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan harga produk pertanian, serta pemberantasan narkoba.
Dalam hal kebijakan jangka menengah dan panjang, pemerintahan baru akan fokus pada proyek infrastruktur utama seperti kompleks hiburan dengan kasino legal, pengembangan Pelabuhan Ranong, reklamasi lahan di distrik Bang Khun Thian di Bangkok, dan pengelolaan sumber daya air, tambah sumber tersebut.
Kebijakan politik, seperti perubahan UUD dan Pasal 112 KUHP atau disebut juga undang-undang lese majesté, tidak akan dimasukkan sebagai kebijakan yang mendesak karena tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kata sumber tersebut.
Sumber berita dari Kementerian Keuangan menyebutkan pemerintah Paetongtarn akan menyediakan sekitar 300 miliar baht (Rp137 triliun) untuk kebijakan stimulasi ekonomi.
Sumber tersebut menjelaskan 122 miliar baht (Rp55 triliun) akan berasal dari Undang-Undang Pengeluaran Anggaran Tambahan untuk tahun fiskal 2024, sedangkan 152 miliar baht (Rp67 triliun) akan berasal dari anggaran tahun fiskal 2025 yang telah dialokasikan pemerintah sebelumnya untuk stimulasi ekonomi.
Bagian terakhir sebesar 30-40 miliar baht akan berasal dari anggaran pusat untuk pengeluaran darurat di bawah anggaran tahun fiskal 2024 yang telah dialokasikan oleh pemerintah sebelumnya untuk mendanai skema dompet digital.
Sumber tersebut memperkirakan pemerintah baru akan menggunakan 150 miliar baht (Rp68 triliun) untuk mendanai skema dompet digital yang menyasar sekitar 15 juta orang dalam kelompok rentan, yaitu pemegang kartu kesejahteraan negara dan penyandang disabilitas. Dana tersebut diperkirakan akan didistribusikan pada bulan September.
Sisa anggaran stimulasi ekonomi akan digunakan untuk investasi infrastruktur di provinsi-provinsi, seperti jalan masyarakat dan waduk kecil, dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akar rumput, sumber tersebut menambahkan.
Paetongtarn dan 35 anggota Kabinetnya akan bertemu dengan Yang Mulia Raja di Balai Perumahan Amphorn Sathan pada Jumat malam, saat mereka akan mengucapkan sumpah setia kepada Raja.
