Konbes NU 2021 juga mendorong pemerintah untuk segera menambah jumlah rumah sakit dan produksi alat kesehatan.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung dan mendorong pemerintah RI untuk terus mengembangkan vaksin virus corona (Covid-19) nasional buatan dalam negeri.
Hal tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 di bidang kesehatan pada Minggu (26/9).
"Ada penekanan sebagaimana yang kemarin ditekankan Kiai Said bahwa pemerintah (didorong) harus terus mendukung dan memprioritaskan pengembangan vaksin nasional agar tidak bergantung pada vaksin impor dari negara lain," kata Sekretaris Komisi Rekomendasi, M Kholid Syeirazi dalam keterangan resminya.
Kholid mengatakan bahwa PBNU akan terus mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kemandirian farmasi di dalam negeri.
"Selama ini pemerintah kerap mengimpor vaksin Covid-19 dari luar negeri," kata dia.
Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2021 juga mendorong pemerintah untuk segera menambah jumlah rumah sakit dan produksi alat kesehatan. Hal itu bertujuan agar pemerintah siaga menghadapi bencana non-alam seperti pandemi.
PBNU menilai kemandirian farmasi dan vaksin nasional merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah di sisi hilir. Selain itu, Dokter dan tenaga kesehatan juga harus ditambah. Hal itu untuk memperkuat kapasitas ekosistem kesehatan.
"Kesejahteraan tenaga kesehatan yang mau ditugaskan ke daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) harus ada jaminan kesehatan," tambah Kholid.
Lebih lanjut, Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 juga mendorong agar pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
PBNU juga mendorong pemerintah mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan seperti dokter atau dokter spesialis, perawat, dan bidang harus.
Melihat hal itu, PBNU meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mengoptimalkan untuk mengoordinasikan dan mengonsolidasikan data dan penanganan pandemi, dibantu Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.
Tak hanya itu, Munas-Konbes NU 2021 mendorong pemerintah agar proses vaksinasi massal harus mencapai 70 persen populasi sebelum tenggat waktu satu tahun untuk mencapai target kekebalan komunitas atau erd immunity. (antara, cnnindo)
