Kasus ini dinilai dapat memicu gejolak politik baru di negara dengan perekonomian terbesar kedua di ASEAN ini.
Bangkok, Suarathailand- Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan apakah Perdana Menteri Srettha Thavisin harus dilengserkan dari jabatannya karena dugaan pelanggaran etika pada 14 Agustus.
Kasus ini dinilai dapat memicu gejolak politik baru di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara itu.
Pengadilan yang beranggotakan sembilan orang ini akan bersidang pada pukul 9:30 pagi dan membacakan putusan pada pukul 15:00 sore, demikian dikatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (24/7/2024).
Sekelompok senator telah mengajukan petisi yang menuduh Srettha melakukan pelanggaran etika dengan menunjuk Pichit Chuenban, seorang mantan pengacara keluarga Shinawatra yang berpengaruh masuk ke dalam kabinet.
Pichit dinilai tidak memenuhi syarat, dengan mengutip vonis bersalah pada tahun 2008 dan hukuman penjara enam bulan karena mencoba menyuap pejabat pengadilan ketika mewakili mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Kasus yang menimpa PM Srettha ini merupakan risiko bagi pemerintahan koalisinya yang dibentuk dengan partai-partai yang pro kerajaan dan didukung oleh militer setelah pemilihan umum yang bergejolak tahun lalu.
Thaksin, sekutu Srettha dan pemimpin de facto partai Pheu Thai yang berkuasa, bulan lalu didakwa dalam kasus penghinaan terhadap kerajaan.
