Pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua dalam merespon kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Mahfud mengatakan pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.
"Di sana tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud dalam media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Mahfud menegaskan dalam penanganan konflik di Papua pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua. Mahfud mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.
Mahfud menuturkan pemerintah juga menggunakan pendekatan kesejahteraan, serta operasi teritorial oleh TNI dan Polri sesuai batasan yang diatur oleh undang-undang dalam menangani KKB di Papua.
Pemerintah juga melakukan dialog dengan masyarakat Papua yang menghasilkan sejumlah kebijakan afirmasi seperti dana otonomi khusus, hingga ketentuan kepala daerah di Papua wajib orang asli Papua.
"Kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmasi yaitu mengistimewakan perlakuan untuk mencapai tujuan, kesamaan, dan kebersamaan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Diketahui, terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022). (antara)
