Perlu ditingkatkan pengawasan anti-pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme. dan proteksionisme dari eksploitasi data.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ancaman siber dan eksploitasi data merupakan ancaman yang sangat nyata dan perlu diwaspadai oleh semua pihak agar data transaksi dapat dilindungi dengan maksimal.
"Kita harus menyadari bahwa masih ada risiko dan tantangan yang harus diwaspadai di tengah pesatnya digitalisasi dan sistem pembayaran yang canggih," tegas Sri Mulyani pada akhir pembukaan rangkaian side event G20 Presidensi Indonesia Finance Track Main & Side Event February Series, pada Rabu (16/2).
"Ini termasuk risiko keamanan siber yang sangat nyata, sehingga perlu ditingkatkan upaya pengawasan anti-pencucian uang, pendanaan kontra-terorisme dan juga proteksionisme dari eksploitasi data. Saya sangat menyarankan semua pemangku kepentingan di sektor keuangan untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat penegakan untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan soal peretasan dan kebocoran data yang sempat menimpa institusinya beberapa waktu lalu.
Perry memastikan bahwa yang diretas adalah email atau surat elektronik yang berhubungan dengan proses kerja BI.
Perry menyebut yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BI, pembayaran, serta operasi keuangan pemerintah berada di platform yang berbeda, sehingga tidak terdampak peretasan.
Data Bank Indonesia (BI) diduga bocor pada Kamis (20/1). Data itu disebut hasil retasan kelompok peretas, geng ransomware Conti. Kabar peretasan itu diunggah salah satu platform intelijen bernama Dark Tracer di Twitter pada Kamis (20/1) pagi.
Akun Dark Tracer membagikan potongan tangkapan layar dari situs gelap geng ransomware Conti. Terlihat tampilan file yang dinamai corp.bi.go.id. Tertera keterangan unggahan yang tertulis bahwa total data tersebut sebanyak 838 file sebesar 487,09 MB. (antara, cnnindo)
