Mendagri mengatakan secara rutin persentase inflasi setiap daerah akan diumumkan ke publik.
Pemerintah pusat akan memperingatkan keras pada kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi. Pemerintah juga akan mengirimkan tim apabila bupati dan wali kota tidak bisa mengendalikan inflasi daerah.
Bahkan pemerintah pusat akan langsung mengganti bila penjabat kepala daerah gagal mengendalikan inflasi di daerahnya.
"Yang tidak terkendali, kami akan turunkan tim, ada apa di situ. Kalau dia penjabat kepala daerah, itu salah satu bahan dari kami untuk menilai mengevaluasi, bila perlu diganti," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (30/8/2022).
Mendagri menambahkan jika pemerintah daerah yang dipimpin penjabat kepala daerah tak bisa mengendalikan inflasi, pihaknya akan langsung memberikan rekomendasi untuk mencopot jabatannya.
Namun, bila pemimpin daerah itu adalah kepala daerah hasil pilkada, maka pemerintah pusat akan memberikan peringatan.
Tito mengatakan secara rutin persentase inflasi setiap daerah akan diumumkan, sehingga masyarakat bisa melihat mana provinsi yang memiliki kinerja baik atau sebaliknya.
Dengan mengumumkan angka inflasi setiap bulan, lanjutnya, maka bupati dan wali kota tidak pasif dan hanya menunggu kerja provinsi dan pemerintah pusat.
