Pejabat melihat peluang pendapatan bagi peternak, dan jalur legal menuju ekspor di bawah pengawasan ketat
Bangkok, Suarathailand- Kabinet Thailand telah mencabut larangan ekspor ular selama puluhan tahun, dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi negara dan mengekang perdagangan ilegal reptil tersebut.
Para menteri minggu ini menyetujui usulan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk mencabut dua resolusi dari tahun 1990 dan 1991 yang melarang ekspor ular hidup dan kulit ular yang belum diolah.
Pejabat yang mengajukan usulan tersebut mengatakan tujuannya adalah untuk memungkinkan ekspor ular yang dibiakkan di dalam negeri secara legal guna memenuhi permintaan yang tinggi di pasar global. Hal ini akan menghasilkan pendapatan bagi peternak lokal dan juga mengekang ekspor ular ilegal dengan menciptakan jalur ekspor legal di bawah pengawasan ketat.
Bangkok Post melaporkan perdagangan ular domestik Thailand saat ini diperkirakan bernilai setidaknya 275 juta baht (Rp138 miliar) per tahun. Diperkirakan nilai pasar ekspor dapat menyamai angka ini.
Bisnis terkait meliputi produksi pakan ular (menghasilkan sedikitnya 180 juta baht per tahun), pakan untuk mangsa ular (51 juta baht); peralatan pemeliharaan ular seperti terarium (17 juta baht); dan perawatan hewan untuk ular (6 juta baht per tahun).
Mereka yang ingin mengekspor ular harus memperoleh izin berdasarkan Undang-Undang Pelestarian dan Perlindungan Satwa Liar 2019 dan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES). Peraturan ini akan membantu memastikan bahwa perdagangan satwa liar tidak membahayakan ekosistem, kata pihak berwenang.
Proposal tersebut disampaikan kepada kabinet oleh Menteri Lingkungan Hidup Chalermchai Sri-on, bersama Veera Kunchairuk, wakil direktur jenderal Departemen Taman Nasional, Satwa Liar, dan Konservasi Tumbuhan; dan Sadudee Punpugdee, direktur Divisi Perlindungan Fauna dan Flora Liar.
