Menhan Jepang menyatakan Korut menguji berbagai sistem senjata, termasuk rudal balistik yang dipersenjatai dengan hulu ledak bom tandan, selama tiga hari sejak Senin (6/4) hingga Rabu (8/4).
Tokyo, Suarathailand- Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang, mengatakan percepatan pengembangan senjata Korea Utara menimbulkan ancaman yang semakin mendesak terhadap keamanan nasional, menyusul serangkaian uji coba yang dilakukan Pyongyang awal pekan ini.
Menhan Koizumi menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan dalam konferensi pers terkait laporan media Korea Utara pada Kamis (9/4). Ia menyatakan bahwa negara itu menguji berbagai sistem senjata, termasuk rudal balistik yang dipersenjatai dengan hulu ledak bom tandan, selama tiga hari sejak Senin (6/4) hingga Rabu (8/4).
Dengan menggambarkan aktivitas militer Korut sebagai "ancaman yang semakin serius dan mendesak" terhadap keamanan negara Jepang, Koizumi menambahkan bahwa Korut juga memperkuat pasukan konvensionalnya.
"Kami menilai pengembangan nuklir dan rudal Korut, termasuk peluncuran terbaru, sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional, dan itu sesuatu yang tidak dapat kami terima," kata Koizumi.
Sebelumnya, Rabu, Militer Korea Selatan menyatakan telah mendeteksi beberapa rudal balistik yang ditembakkan dari Korea Utara ke arah Laut Jepang.
Koizumi memastikan Jepang akan terus bekerja sama secara erat dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan komunitas internasional lebih luas untuk memastikan implementasi penuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang Korea Utara menggunakan teknologi rudal balistik.
Secara terpisah, Koizumi menolak berkomentar tentang protes Rusia yang disampaikan awal pekan ini terkait investasi perusahaan pesawat tak berawak milik Jepang di perusahaan Ukraina yang mengembangkan drone pencegat. Alasannya, hal itu berkaitan dengan sensitifnya pertukaran diplomatik dan aktivitas sektor swasta.
Ketika ditanya tentang potensi akuisisi drone buatan Ukraina di masa mendatang, Koizumi mengatakan keputusan pengadaan dibuat melalui prosedur yang adil dan transparan serta mempertimbangkan persyaratan operasional, biaya, pemeliharaan, dan lingkungan keamanan, tanpa mengasumsikan pembelian dari negara tertentu.
