BPOM menggandeng Polri dalam pembentukan Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum BPOM.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Korps Bhayangkara menyiapkan personel terbaik untuk mengisi jabatan eselon I dan II di Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kalau eselon I jadi deputi (diisi) bintang dua (inspektur jenderal) dan jabatan direktur eselon II itu bintang satu (brigadir jenderal)," kata Dedi di Mabes Polri (23/11).
Seleksi polisi yang mengisi jabatan eselon I dan II BPOM itu akan diserahkan kepada Korps Bhayangkara. Namun, keputusan akhir berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi nanti akan ada semacam lelang jabatan terbuka untuk eselon I, nanti akan diasesmen. Hasil asesmen itu akan diajukan kepada Bapak Presiden. Kalau misalnya disetujui baru nanti dilantik dan disahkan," ungkap beber Dedi.
Dalam rekrutmen ini, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Wahyu Widada menyerahkan nama calon kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Calon yang dipilih Kapolri akan menjalani uji kompetensi di BPOM.
Kepala BPOM Penny Lukito telah bertemu Kapolri Listyo Sigit di Mabes Polri. Pertemuan itu menindaklanjuti nota kesepahaman pada Mei 2021 terkait pembentukan Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum BPOM.
Penny meminta dua jabatan di Deputi Penindakan diisi kepolisian. Namun, Penny meminta personel Polri di BPOM tidak mengedepankan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.
BPOM ingin mengedepankan pembinaan. Hal itu disepakati Listyo. Prinsip ini disebut sama dengan yang Listyo bangun di Korps Bhayangkara.
Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum BPOM dibentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (antara, medcom)
