IMF meyakini kekuatan internal ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sehat dan positif.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menilai kemajuan luar biasa dalam reformasi selama beberapa tahun terakhir telah membuat Indonesia menjadi lebih tahan terhadap guncangan.
"Ketika covid-19 melanda, kekuatan fundamental makro Indonesia berhasil mencegah penurunan yang signifikan, ada penurunan output ekonomi tetapi tidak sedalam di banyak negara lain," kata r Kristalina Georgieva saat mengunjungi Sarinah bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Jakarta, Minggu (18/7).
Meski dunia menghadapi dampak kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong kuat di atas angka 5% dengan nilai inflasi yang relatif rendah sekitar 4%.
Georgieva meyakini kekuatan internal ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sehat dan positif meski dunia sedang mengalami gejolak ekonomi dan geopolitik.
Georgieva menyampaikan dalam skenario dasar IMF, pihaknya tidak mengharapkan resesi global baik itu pada tahun 2022 ataupun tahun 2023 mendatang. Namun beberapa negara menghadapi resesi, seperti Rusia dan Ukraina.
Pada 2023, IMF lebih khawatir karena pengetatan kondisi keuangan yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi secara lebih dalam.
Dalam perekonomian dunia yang melambat, negara-negara seperti Sri Lanka saat ini tidak mampu membayar utang mereka yang dapat menyebabkan arus modal keluar dari pasar negara berkembang.
Georgieva mengungkapkan bahwa kondisi itu sudah terjadi, bahkan pada paruh pertama tahun ini sebanyak US$52 miliar telah meninggalkan pasar negara berkembang.
Dua Kebijakan
Dia menyampaikan ada dua kebijakan yang penting untuk dilakukan guna melindungi Indonesia dari dampak eksternal akibat pandemi dan geopolitik.
Pertama, kebijakan fiskal harus terus berfokus pada bantuan yang tepat sasaran, bukan untuk memberikan subsidi kepada semua orang, termasuk orang kaya, tetapi untuk menargetkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Georgieva menyampaikan sangat penting untuk mencegah peningkatan kemiskinan dengan menargetkan bantuan sosial di tempat yang paling dibutuhkan.
Menurut Georgieva jika kebijakan fiskal menghabiskan terlalu banyak anggaran, hal itu dapat mendorong inflasi naik yang bisa menjadi masalah bagi kebijakan moneter.
Kkedua, selama krisis akibat pandemi Bank Indonesia (BI) telah memberikan beberapa dukungan moneter bekerja sama dengan pemerintah yang akan selesai akhir tahun 2022.
"Kami sangat menyarankan agar keputusan ini dihormati untuk melindungi ekonomi dari guncangan," kata Georgieva. (antara)
