Song akan bersaing dengan kandidat yang diusulkan oleh Belgia, Botswana, Indonesia, Qatar, Arab Saudi, dan Spanyol.
China, Suarathailand- Tiongkok pada hari Kamis mengumumkan telah mengajukan kandidat untuk memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)—sebuah langkah yang dapat mengisyaratkan niat untuk memperluas pengaruhnya di WHO setelah AS keluar, meskipun masih ada pertanyaan mengenai transparansi Beijing terkait pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19).
Tiongkok telah mencalonkan pakar kesehatan ibu, Song Li, untuk posisi puncak di badan PBB tersebut, demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam sebuah taklimat pers.
Presiden AS Donald Trump telah lama menuduh WHO sebagai "boneka Tiongkok", khususnya selama pandemi Covid-19, dan menarik Amerika Serikat keluar dari WHO setelah kembali menjabat pada Januari 2025.
Kasus-kasus Covid pertama terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, dan pemerintahan Trump meyakini bahwa virus tersebut bocor dari laboratorium virologi di Wuhan.
Bencana global ini menewaskan sekitar 20 juta orang menurut data WHO, sekaligus menghancurkan perekonomian, melumpuhkan sistem kesehatan, dan mengubah kehidupan masyarakat secara drastis.
Investigasi WHO mengenai asal-usul Covid belum membuahkan hasil yang pasti, dan semua hipotesis masih dipertimbangkan.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah mendesak Tiongkok untuk menyerahkan data sekuens virus tahap awal.
Masa jabatan kedua Tedros yang berdurasi lima tahun—batas maksimum masa jabatan—akan berakhir pada Agustus 2027.
Perombakan WHO
Kekosongan posisi ini memberikan peluang bagi Beijing untuk mengambil peran lebih besar, mengingat penarikan diri AS menjadikan Tiongkok sebagai kontributor terbesar iuran keanggotaan WHO, melampaui Jepang dan Jerman.
Namun, kontribusi sukarela tetap menjadi sumber pendanaan utama organisasi tersebut, dan Tiongkok bukanlah kontributor terbesar secara keseluruhan pada periode dua tahunan (bienium) 2024-2025.
Akibat melemahnya kondisi organisasi karena penarikan diri AS dan pemangkasan anggaran bantuan luar negeri oleh negara-negara lain, WHO terpaksa melakukan reformasi besar-besaran tahun lalu.
Anggarannya dipangkas lebih dari 20%, yang berdampak pada penghapusan ratusan posisi pekerjaan dan pengurangan skala berbagai program. Tedros menyatakan bahwa organisasi tersebut kini telah merampungkan penataan ulang prioritasnya dan berada dalam posisi yang stabil.
Situs web WHO menampilkan Song sebagai kepala Departemen Kesehatan Perempuan dan Anak di Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, dengan rekam jejak karier selama 21 tahun.
Namun, media Tiongkok melaporkan bahwa ia kemudian menjabat di All-China Women's Federation—sebuah organisasi di bawah naungan Partai Komunis Tiongkok—yang mencantumkan namanya sebagai sekretaris organisasi tersebut.
Pencalonan oleh Beijing ini "menunjukkan dukungan kuat Tiongkok terhadap multilateralisme" dan "akan membantu organisasi tersebut memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan seluruh umat manusia," ujar Mao Ning.
Tujuh kandidat yang diketahui
Pengumuman publik dari pihak Tiongkok ini disampaikan setelah tenggat waktu pengajuan kandidat pada 24 September berlalu.
Daftar lengkap kandidat akan dipublikasikan oleh WHO pada awal November. Namun, jika negara pengusul menghendaki, nama kandidat dapat diumumkan lebih awal di situs web WHO.
Pada bulan Januari, Dewan Eksekutif WHO yang beranggotakan 34 orang akan menominasikan hingga tiga kandidat untuk diajukan kepada Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) yang terdiri dari negara-negara anggota; majelis inilah yang akan memilih pemenangnya pada bulan Mei 2027.
Song akan bersaing dengan kandidat yang diusulkan oleh Belgia, Botswana, Indonesia, Qatar, Arab Saudi, dan Spanyol.
Para kandidat tersebut mencakup Direktur WHO untuk wilayah Eropa, Hans Kluge, dan Kepala WHO untuk wilayah Mediterania Timur, Hanan Balkhy.
Jika terpilih, Song akan menjadi warga negara Tiongkok kedua yang memimpin WHO setelah Margaret Chan, yang memimpin organisasi yang bermarkas di Jenewa tersebut pada periode 2007 hingga 2017.
