Sejumlah menteri menyampaikan keprihatinan atas kegiatan reklamasi lahan, berbagai aktivitas, serta insiden-insiden serius di Laut China Selatan.
Manila, Suarathailand- Website ASEAN melaporkan ASEAN berharap perundingan kode etik atau Code of Conduct (COC) Laut China Selatan dapat dirampungkan tahun ini sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Harapan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri usai 59th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting yang berlangsung di Manila, Filipina.
“ASEAN menantikan upaya berkelanjutan untuk mengupayakan penyelesaian perundingan mengenai COC yang efektif dan substantif, sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, pada tahun ini,” demikian bunyi komunike sebagaimana dikutip dari laman resmi ASEAN 2026 di Jakarta, Jumat.
ASEAN menyatakan menyambut baik momentum positif yang terus terjaga dalam perundingan COC serta mengapresiasi kemajuan signifikan yang telah dicapai sejauh ini.
ASEAN juga menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif bagi kelangsungan perundingan COC, termasuk di Laut China Selatan, serta menyambut berbagai langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan serta risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan.
Dalam pembahasan mengenai situasi di Laut China Selatan, beberapa menteri juga menyampaikan keprihatinan atas kegiatan reklamasi lahan, berbagai aktivitas, serta insiden-insiden serius di kawasan tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua pihak dan merusak lingkungan laut.
Menurut komunike itu, berbagai aktivitas tersebut telah mengikis rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan berpotensi mengganggu perdamaian, keamanan, serta stabilitas kawasan.
“Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan, menahan diri dalam melakukan kegiatan yang dapat memperumit atau meningkatkan sengketa serta memengaruhi perdamaian dan stabilitas, serta menghindari tindakan yang dapat semakin memperburuk situasi,” demikian pernyataan para menteri.
