Pasal-pasal pemakzulan tersebut menuduh Hegseth melanggar Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) tahun 1973, yang membatasi kemampuan presiden untuk melibatkan pasukan AS dalam pertempuran tanpa persetujuan Kongres.
AS, Suarathailand- Seorang anggota parlemen dari Partai Republik pada hari Senin mengambil langkah untuk memakzulkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, terkait perang di Iran.
Langkah ini memicu potensi pemungutan suara yang kontroversial di Kongres, hanya beberapa hari setelah partai Presiden Donald Trump mengalami kekalahan telak dalam pemilihan paruh waktu.
Anggota Kongres dari Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan yang menuduh Hegseth melakukan perang secara ilegal tanpa otorisasi Kongres serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Pentagon.
DPR AS, yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik, dapat melakukan pemungutan suara paling cepat pada hari Rabu. Beberapa anggota parlemen dari partai Trump bahkan mengisyaratkan kemungkinan untuk bergabung dengan Partai Demokrat dalam mendukung tuduhan tersebut.
Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi Hegseth dan pemerintahan Trump, meskipun tidak secara otomatis mencopotnya dari jabatan.
Proses tersebut memerlukan persidangan dan vonis yang disetujui oleh mayoritas dua pertiga suara di Senat—sebuah rintangan yang jauh lebih berat, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali majelis tersebut pada bulan Januari.
Upaya pemakzulan ini mendapatkan momentum sejak pemilihan paruh waktu hari Selasa lalu, di mana Partai Demokrat meraih kemenangan besar di kedua majelis Kongres di tengah kemarahan publik yang meluas terkait perang di Iran dan lonjakan harga bahan bakar.
Partai Republik masih memegang kendali Kongres hingga anggota parlemen yang baru terpilih resmi menjabat pada 3 Januari, namun kekalahan telak mereka telah memicu saling menyalahkan dan melemahkan disiplin partai.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik yang kehilangan kursi mereka mungkin juga tidak hadir dalam pemungutan suara, yang berpotensi mempermudah lolosnya usulan pemakzulan tersebut.
Sangat Mendukung
Massie, seorang pengkritik vokal Trump yang kalah dalam pemilihan pendahuluan (primary) melawan kandidat yang didukung oleh sang presiden, menggunakan prosedur khusus Kongres untuk memaksa DPR mempertimbangkan resolusinya dalam waktu dua hari kerja legislatif.
Para pemimpin Partai Republik masih dapat berupaya menghalangi langkah tersebut melalui pemungutan suara prosedural.
Pasal-pasal pemakzulan tersebut menuduh Hegseth melanggar Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) tahun 1973, yang membatasi kemampuan presiden untuk melibatkan pasukan AS dalam pertempuran tanpa persetujuan Kongres.
Mereka juga menuduh adanya pelanggaran terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer di Yaman dan Venezuela.
Pihak Pentagon telah menolak tuduhan-tuduhan tersebut.
Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries—yang diperkirakan akan menjabat sebagai Ketua DPR pada bulan Januari—menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan tersebut pada hari Minggu.
"Saya sangat mendukung resolusi terhadap Hegseth ini," ujar Jeffries kepada ABC News. "Sosok yang disebut sebagai menteri pertahanan ini telah menyalahgunakan kekuasaannya, merongrong keamanan nasional kita, serta merancang perang pilihan yang gegabah dan memakan banyak biaya di Iran," ujarnya.
Pete Hegseth
Beberapa anggota Partai Republik telah menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hegseth, namun belum berkomitmen untuk mendukung pemakzulan terhadapnya.
Anggota DPR dari Arkansas, French Hill, mengatakan pada hari Minggu bahwa ia ingin menyimak perdebatan yang ada sebelum memutuskan apakah tuduhan-tuduhan tersebut cukup menjadi alasan untuk melakukan pemakzulan.
Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan pejabat tinggi pemerintah melalui pemungutan suara dengan ambang batas mayoritas sederhana, yang pada dasarnya merupakan pengajuan dakwaan resmi atas pelanggaran serius.
Selanjutnya, Senat akan memutuskan apakah akan menjatuhkan vonis dan memberhentikan pejabat tersebut dari jabatannya; proses ini memerlukan dukungan dari dua pertiga senator yang hadir.
Meskipun Partai Demokrat akan memiliki mayoritas yang lebih besar tahun depan, mereka tetap membutuhkan dukungan substansial dari Partai Republik untuk mencapai ambang batas tersebut. Dalam sejarah AS, hanya dua menteri kabinet—dengan selang waktu hampir 150 tahun—yang pernah dimakzulkan, dan tidak satu pun dari mereka diberhentikan oleh Senat.
Hegseth menepis upaya pemakzulan yang digagas Massie sebagai sebuah "sandiwara". Ia menyebut anggota DPR tersebut sebagai sosok yang "tidak puas" dan menuduh pihak-pihak yang menentangnya berupaya melakukan penghancuran secara politik.
Pentagon mengumumkan akan diadakannya sesi jumpa pers yang jarang dilakukan oleh Hegseth, yang dijadwalkan pada hari Selasa.
Trump secara terbuka tetap mendukung menteri pertahanannya yang tengah berada dalam tekanan, dengan menyatakan pekan lalu: "Saya sepenuhnya berniat untuk tetap mempertahankannya."
Namun, posisi politik presiden yang melemah pasca-pemilu paruh waktu membuat Hegseth kini menghadapi kemungkinan pertarungan pemakzulan yang bisa berlangsung jauh melampaui pemungutan suara di DPR minggu ini.
