Sejak awal pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Muliadi menyebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tahap satu.
"Dalam dokumen RKP (rancangan kerja pemerintah) 2022 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara baru tahap satu," ujar Muliadi di Penajam, Selasa, 12 Oktober 2021.
Pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut merupakan proyek dan program prioritas nasional.
Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam pembangunan ibu kota negara dengan pihak ketika yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.
Menurut Muliadi, semua bakal dilakukan secara terbuka dan seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berminat bekerja sama dengan kontraktor pelaksana dipersilakan mendaftar.
"Karena proyek nasional, tentu saja untuk rekrutmen tenaga kerja dan kerja sama mempunyai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi," ucap Muliadi.
"Silakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kapasitas dan keahlian, tenaga kerjanya dipersiapkan untuk berpartisipasi bangun ibu kota negara baru," ujarnya.
Muliadi berharap pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kontraktor pelaksana bisa merekrut tenaga kerja lokal.
"Sejak awal pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru," kata Muliadi
Pemerintah pusat juga meminta Real Estate Indonesia atau REI ikut mendukung pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. (tempo)
